Penyadapan Melanggar Privasi

23 05 2010

Sidang uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (9/3/10) dengan agenda perbaikan permohonan. Sidang dihadiri oleh para Pemohon, Anggara, Supriyadi Widodo Eddyono, dan Wahyudi.

Di hadapan Panel Hakim, para Pemohon melakukan perbaikan-perbaikan permohonan sebagaimana arahan dan nasehat Panel Hakim pada sidang pemeriksaan pendahuluan (9/2/10).

Pemohon mempertegas kerugian konstitusional yang diderita Pemohon oleh berlakunya Pasal 31 ayat (4) UU ITE yang mengatur tata cara intersepsi (penyadapan) melalui Peraturan Pemerintah. Pemohon menegaskan batu uji yang digunakan adalah Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan bukan pada Pasal 28F. “Karena ini adalah hubungan komunikasi yang bersifat pribadi, bukan untuk menyampaikan gagasan atau informasi kepada masyarakat secara meluas,” kata Anggara memberikan alasan.

Di Indonesia, belum banyak teori yang mengemukakan hak atas privasi. Pemohon melakukan elaborasi hak atas privasi dalam lingkup rumah atau tempat tinggal Pemohon yang tidak bisa dimasuki tanpa izin atau dimasuki secara sewenang-wenang tanpa perintah atau melalui otorisasi kekuasaan kehakiman.

Termasuk dalam hak privasi adalah hak berkorespondensi yang sifatnya pribadi antara Pemohon dengan pihak lain. Dalam hal ini diperluas pada pola hubungan komunikasi antara Pemohon dengan pihak lain yang bersifat pribadi dan berlangsung secara dua arah.

Baca entri selengkapnya »

Iklan




Pengakuan Hadi Jamal, Menjadi Batu Sandungan PKS

19 03 2009

67202_abdul_hadi_djamal_diperiksa_kpk_thumb_300_225Abdul Hadi Djamal mempersilakan Partai Keadilan Sejahtera yang ingin melaporkan balik ke polisi. Hadi Djamal tetap yakin Rama Pratama hadir dalam pertemuan di Ritz Carlton pada 19 Februari.

“Alhamdulillah kalau mau nuntut,” kata Hadi Djamal sebelum diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 19 Maret 2009. “Rama harus istighfar.”

Sebelumnya, mantan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional itu menyatakan bahwa Rama Pratama hadir dalam pertemuan di Ritz Carlton. Rama, lanjut Hadi Djamal, bahkan Rama aktif dalam menentukan penambahan dana stimulus.

Baca entri selengkapnya »





Waspada !!! Pasal Karet UU ITE, Bisa Memenjarakan Blogger

28 02 2009

blogger_-_wordpressUndang Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Teknologi dan Elektronika meresahkan para blogger dan penggiat jurnalisme warga. Ada pasal karet di dalamnya. Kalau tak ekstra-waspada, bui bisa menunggu mereka.

Namanya Prita Mulyasari. Ia seorang ibu rumah tangga, mantan pasien Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang. Nasibnya ternyata tak sehebat rumah sakit yang pernah merawatnya itu.

Saat dirawat, 7 Agustus 2008, bukanlah kesembuhan yang didapatkannya. Malah, penyakitnya bertambah parah. Pihak rumah sakit tidak memberikan keterangan yang pasti mengenai penyakit serta rekam medis yang diperlukan pasien. Kini, Prita justru ditetapkan sebagai tersangka karena telah mencemarkan nama baik perusahaan bernama RS Omni Internasional.

Kenapa Prita bisa menjadi tersangka? Prita ternyata menjadi salah satu korban undang-undang yang baru disahkan, UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika.

Baca entri selengkapnya »





UU ITE Tidak Adil, Substansi Tidak Jelas, Hukuman Tinggi

12 02 2009

6a341816Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dinilai tidak adil karena memberikan sanksi yang lebih berat dari perundangan lain terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. Padahal, UU ini tidak menjelaskan substansi penghinaan dan pencemaran nama baik secara lengkap.

“UU yang generalis seperti ini tidak adil jika memberikan hukuman yang lebih berat dari KUHP dan UU Pers. Seperti yang disebutkan dalam Bab 14 UU No. 11 tahun 2008 . Penghinaan dan Pencamaran nama baik diganjar dengan hukuman 6 tahun dan denda Rp1 miliar,”

tutur Anggota Pokja Tim Draft RUU ITE, Rudi Rusdiah, ketika menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis ( 12/2 ) dikutip dari kompas.com.

Baca entri selengkapnya »





Jelang Hari Kemerdekaan, 8.361 Napi SUMUT terima REMISI

15 08 2008

Sebanyak 8.361 narapidana dari 35 UPT Pemasyarakatan LP/Rutan se-Sumatera Utara memperoleh remisi umum 17 Agustus 2008.

Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Utara Sihabuddin, BcIP, SH, MH didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Sugihartoyo, BcIP, SH, MSi dan Kabid. Registrasi & Statistik Jevri E. Pohan, SE kepada Waspada di kantornya Jl. Putri Hijau Medan, Jumat (15/8).

Pemberian remisi berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tanggal 23 Desember 1999 tentang remisi. Keputusan Menkum dan Perundang-Undangan RI Nomor: M.09.HN.02.01 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden R.I. Nomor: 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Baca entri selengkapnya »





Setelah STPDN sekarang STIP

18 06 2008

setelah STPDN sekarang ada lagi sebuah lembaga pendidikan dalam negeri yang masih menggunakan sistem kekerasan dalam mendidik anak didiknya, lembaga pendidikan tersebut adalah STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran) Jakarta, sekolah yang dikenal melahirkan calon2 petinggi departemen perhubungan tersebut seperti syahbandar dan sebagainya telah menarapkan sistem kekerasan layaknya militerisme, pemukulan demi pemukulan seolah menjadi budaya bagi seorang senior untuk memukul juniornya yang akan naik tingkat, inilah nasib lembaga pendidikan kita, jika ditanya susah atau tidaknya masuk ke STIP ? jangan heran, masuk dan jebol untuk bersekolah disana sama susahnya untuk masuk kesekolah STPDN, AKPOL dan kejaksaan. sudah susah, disiksa pula.

Baca entri selengkapnya »





Ada apa dengan KEJAKSAAN ???

17 06 2008

Santer Beredar di berbagai media massa, baik koran maupun televisi, perihal rekaman percakapan antara jaksa dengan artalita dalam perkara BLBI dan katanya sih, team kejaksaan mau buat SKENARIO penangkapan artalita oleh kejaksaan supaya artalita aman dan untuk menghindari penangkapan dari KPK, tapi apa daya telepon duluan disadap dan KPK sepertinya telah mengetahui semua intrik kejaksaan dan koruptor yang satu ini….. ehhhhh….. berikut dibawah ini dialog antara artalyta dengan sejumlah petinggi KEJAKSAAN AGUNG ,…. (bikin miris hati)

—————
“Ini buat ngamanin Bos kita semua”.

Suatu hari setelah Kejagung mengumumkan menghentikan penyelidikan kasus BLBI
Sjamsul Nursalim pada 29 Februari 2008. Kemas Yahya Rahman (saat itu
Jampidsus) ternyata saling berkomunikasi dengan Artalyta Suryani.

Artalyta (A)
Kemas (K)

A:Halo.
K:Halo.
A:Ya, siap.
K:Sudah dengar pernyataan saya? Hehehe.
A:Good, very good.
K:Jadi tugas saya sudah selesai.
A:Siap, tinggal…
K:Sudah jelas itu gamblang. Tidak ada permasalahan lagi.
A:Bagus itu.
K:Tapi saya dicaci maki. Sudah baca Rakyat Merdeka?
A:Aaah Rakyat Merdeka nggak usah dibaca.
K:Bukan, saya mau dicopot hahaha. Jadi gitu ya…
A:Sama ini mas, saya mau informasikan.
K:Yang mana?
A:Masalah si Joker.
K:Ooooo nanti, nanti, nanti.
A:Nggak, itu kan saya perlu jelasin, Bang.
K:Nanti, nanti, tenang saja.
A:Selasa saya kesitu ya…
K:Nggak usah, gampang itu, nanti, nanti. Saya sudah bicarakan dan sudah
pesan dari sana. Kita….
A:Iya sudah.
K:Sudah sampai itu.
A:Tapi begini Bang…
K:Jadi begini, ini sudah telanjur kita umumkan. Ada alasan lain, nanti
dalam perencanaan.

Baca entri selengkapnya »