Penyadapan Melanggar Privasi

23 05 2010

Sidang uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (9/3/10) dengan agenda perbaikan permohonan. Sidang dihadiri oleh para Pemohon, Anggara, Supriyadi Widodo Eddyono, dan Wahyudi.

Di hadapan Panel Hakim, para Pemohon melakukan perbaikan-perbaikan permohonan sebagaimana arahan dan nasehat Panel Hakim pada sidang pemeriksaan pendahuluan (9/2/10).

Pemohon mempertegas kerugian konstitusional yang diderita Pemohon oleh berlakunya Pasal 31 ayat (4) UU ITE yang mengatur tata cara intersepsi (penyadapan) melalui Peraturan Pemerintah. Pemohon menegaskan batu uji yang digunakan adalah Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan bukan pada Pasal 28F. “Karena ini adalah hubungan komunikasi yang bersifat pribadi, bukan untuk menyampaikan gagasan atau informasi kepada masyarakat secara meluas,” kata Anggara memberikan alasan.

Di Indonesia, belum banyak teori yang mengemukakan hak atas privasi. Pemohon melakukan elaborasi hak atas privasi dalam lingkup rumah atau tempat tinggal Pemohon yang tidak bisa dimasuki tanpa izin atau dimasuki secara sewenang-wenang tanpa perintah atau melalui otorisasi kekuasaan kehakiman.

Termasuk dalam hak privasi adalah hak berkorespondensi yang sifatnya pribadi antara Pemohon dengan pihak lain. Dalam hal ini diperluas pada pola hubungan komunikasi antara Pemohon dengan pihak lain yang bersifat pribadi dan berlangsung secara dua arah.

Baca entri selengkapnya »

Iklan




Download buku ‘Membongkar Gurita Cikeas’

29 12 2009

Membongkar Gurita Cikeas

Buku ini ditulis oleh George Junus Aditjondro. Judul lengkapnya: Membongkar Gurita Cikeas, di Balik Kasus Bank Century. Dilaunching hari Rabu (23/12) di Yogya. Hari Sabtu (26/12), buku yang diedarkan melalui jaringan Toko Buku Gramedia ini ditarik dari peredaran.

“Apakah penyertaan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu ada yang bocor atau tidak sesuai dengan peruntukannya? Bahkan berkembang pula desas-desus,rumor, atau tegasnya fitnah, yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY; fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan….

Sejauh mana para pengelola Bank Century yang melakukan tindakan pidana diproses secara hukum, termasuk bagaimana akhirnya dana penyertaan modal sementara itu dapat kembali ke negara?”

Silahkan anda baca selanjutnya di buku ‘Membongkar Gurita Cikeas’ yang dapat diunduh pada link berikut ini :

KLIK DISINI





Testimonial Antasari Azhar !

19 08 2009

testimonialReplikDuplikJusticie – Sepertinya Antasari tidak ingin mendekam didalam penjara ‘sendirian’, selain menjadi tersangka terhadap kasus pembunuhan kolega besarnya Nasruddin Zulkarnaen yang berlatarbelakangi oleh asmara, agaknya kali ini Ketua Non Aktif KPK Antasari Azhar sedang ingin ber’Kontroversi’ dengan menuliskan beberapa pengakuan terhadap beberapa kasus korupsi yang sedang ia tangani, yang nge-trendnya disebut sebagai ‘Testimonial’, dengan adanya testimonial ini kabarnya dapat menggeret beberapa petinggi KPK untuk dapat bergabung dengan Antasari di Tahanan.

Berikut isi Testimonial Tersebut :

Baca entri selengkapnya »





Inilah Transkip Rekaman Antasari Azhar & Anggoro

19 08 2009

antasariasharReplikDuplikJusticie – Alat bukti berupa rekaman Transkrip Pembicaraan Antasari Azhar dengan Anggoro Wijaya akan membuka babak baru penanganan kasus Antasari Azhar yang saat ini statusnya menjadi tersangka dalam pembunuhan Narsruddin.

Dalam rekaman yang dilakukan di Singapura ini Ketua KPK Non Aktif Antasari Azhar coba mencari tahu mengapa Anggoro memberikan sejumlah dana kepada oknum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berikut Transkrip rekaman pembicaraan Antasari Ashar dan Anggoro Wijaya:

Anggoro Wijaya: Kita dari Komite Tiongkok, pak. Terimakasih juga. Pertama saya berterima kasih bapak berkenan menerima saya, untuk memberi kesempatan saya untuk melapor.

Antasari: Saya ingin… artinya saya tidak mau KPK ini melenceng dari pada misinya. Silahkan….

Anggoro Wijaya: Iya pak.. Iya pak. Pertama saya ingin minta exit lapor mengenai SKRT-nya proyek ini. Jadi proyek ini merupakan sistem komunikasi radio terpadu Departemen Kehutanan. Saya mulai ngurus ini sejak tahun 1986. Waktu itu, menterinya Pak Sujarwo. Waktu penggeledahan tgl 29 Juli, saya masih di China. Saya tidak berada di Indonesia. Pada hari penggeledahan itu, ada family saya langsung menelpon saya. Family saya ini pernah saya tolong di Surabaya. Nah… Sekarang dia ingin membalas saya, karena selama ini tidak sempat untuk membalas. Kebetulan dia kenal ama pak ***, ***,***karena beliau-beliau ini pernah di Jawa Timur. Menurut pengakuan dia (family saya), dia sudah mengatur Rp 6 miliar untuk ****..penyidik dan juga sopir-sopirnya, waktu menggeledah itu, pak.

Baca entri selengkapnya »





Pengakuan Hadi Jamal, Menjadi Batu Sandungan PKS

19 03 2009

67202_abdul_hadi_djamal_diperiksa_kpk_thumb_300_225Abdul Hadi Djamal mempersilakan Partai Keadilan Sejahtera yang ingin melaporkan balik ke polisi. Hadi Djamal tetap yakin Rama Pratama hadir dalam pertemuan di Ritz Carlton pada 19 Februari.

“Alhamdulillah kalau mau nuntut,” kata Hadi Djamal sebelum diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 19 Maret 2009. “Rama harus istighfar.”

Sebelumnya, mantan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional itu menyatakan bahwa Rama Pratama hadir dalam pertemuan di Ritz Carlton. Rama, lanjut Hadi Djamal, bahkan Rama aktif dalam menentukan penambahan dana stimulus.

Baca entri selengkapnya »





Waspada !!! Pasal Karet UU ITE, Bisa Memenjarakan Blogger

28 02 2009

blogger_-_wordpressUndang Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Teknologi dan Elektronika meresahkan para blogger dan penggiat jurnalisme warga. Ada pasal karet di dalamnya. Kalau tak ekstra-waspada, bui bisa menunggu mereka.

Namanya Prita Mulyasari. Ia seorang ibu rumah tangga, mantan pasien Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang. Nasibnya ternyata tak sehebat rumah sakit yang pernah merawatnya itu.

Saat dirawat, 7 Agustus 2008, bukanlah kesembuhan yang didapatkannya. Malah, penyakitnya bertambah parah. Pihak rumah sakit tidak memberikan keterangan yang pasti mengenai penyakit serta rekam medis yang diperlukan pasien. Kini, Prita justru ditetapkan sebagai tersangka karena telah mencemarkan nama baik perusahaan bernama RS Omni Internasional.

Kenapa Prita bisa menjadi tersangka? Prita ternyata menjadi salah satu korban undang-undang yang baru disahkan, UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika.

Baca entri selengkapnya »





Pengacara Muchdi PR : Kasasi Atas Vonis Bebas, Sama Saja Pengadilan Menabrak KUHAP

13 02 2009

Artikel ini diunduh langsung dari HukumOnline.

Pihak yang pertama kali menerobos pasal 244 KUHAP justru eksekutif, dalam hal ini Menteri Kehakiman. Menteri mengeluarkan pedoman KUHAP yang dalam lampirannya menyebut kasasi atas vonis bebas dapat diajukan demi hukum, keadilan dan kebenaran.

Rombongan pengacara dipimpin Mahendradatta menyambangi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis, 15 Januari lalu. Anggota tim penasihat hukum Muchdi Purwoprandjono itu rencananya hendak bertemu Zahrul Rabain, Ketua Pengadilan. Tuan rumah sedang tak di tempat, sehingga rombongan pengacara tadi hanya diterima Panitera Pengadilan, Lilies Djuaningsih.

Maksud kedatangan rombongan tersebut jelas. Menurut Mahendradatta, mereka ingin meminta Ketua Pengadilan tak meneruskan kasasi yang diajukan jaksa. Kalau upaya hukum tetap dilakukan, sama saja pengadilan menabrak undang-undang yang rumusannya sudah jelas. “Kami minta ketua pengadilan tidak mengirimkan berkas kasasi JPU,” tandasnya.

Baca entri selengkapnya »