Chandra M. Hamzah Menerima Integrity Award dari World Bank

12 12 2010

Chandra M. Hamzah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Penindakan,  yang dinilai memiliki integritas dalam gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia, menerima Integrity Award dari World Bank atau Bank Dunia pada 9 Desember 2010.

“Penghargaan ini merupakan penghargaan kepada semua elemen gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia,” katanya. Penghargaan diserahkan oleh Vice President World Bank, Obiageli Ezejwessili. Chandra berada di Washington untuk menerima penghargaan tersebut.

Di samping menerima penghargaan tersebut, kedatangan Chandra juga untuk menghadiri International Corruption Hunters Alliance. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk menghasilkan kesepakatan bersama dan solusi untuk memecahkan hambatan-hambatan yang timbul dalam penanganan korupsi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 250 peserta yang terdiri dari lembaga anti korupsi, jaksa senior, hakim, penyidik senior serta wakil dari lembaga internasional yang kompeten dalam kegiatan anti korupsi.

Beberapa isu utama yang dibahas antara lain, peningkatan kerja sama investigasi. Di dalamnya dibahas bagaimana memproses kasus penyuapan transasional ke tahap penuntutan, serta perluasan pengefektifan pertukaran informasi antar negara serta isu pengembalian aset hasil korupsi transnasional.

Sumber: detikNews





Gusdur Berpulang !!

30 12 2009

Jakarta Pukul 19.00,  Rabu (30/12), mantan Presiden Abdurrahman Wahid meninggal dunia.  Kabar ini disampaikan Gus Sholah, adik Gus Dur lewat salah satu tv nasional.

Gus Sholah sendiri masih berada di Jombang. Dia mendapatkan kabar itu dari Sulaiman, salah satu kerabat dekat yang sedang menunggui Gus Dur.

Terakhir, Gus Dur dirawat di RSCM minggu lalu. Waktu itu, menurut keterangan istri Gus Dur, Ny Sinta Nuriyah, Gus Dur dirawat karena sakit gigi.





KPU SUMUT : Inilah Partai yang Terdiskualifikasi di Pemilu 2009

5 04 2009

lambang-kpuPeserta pemilu yang dibatalkan keikutsertaan dalam pemilu 2009 di beberapa kab/ kota di Sumatera Utara.
Sedangkan untuk tingkat Provinsi tidak ada peserta pemilu yang dibatalkan.
Peserta pemilu yang dibatalkan keikutsertaan dalam pemilu 2009 adalah sebagai berikut :

1. Kab. Pakpakbharat. : Partai Bulan Bintang
2. Kab. Madina. : Partai Bulan Bintang, Partai Patriot
3. Kab. Langkat. : PPDI, PNUI
4. Kab. Samosir. : PKS, PBB, PPP, PKNU, PNUI
5. Kab. Deli Serdang. : PPDI, PPNUI
6. Kota Medan. : PPDI
7. Kab. Humbahas. : PKPI, PPDI, PKNU, PPNUI

Sedangkan untuk Kota Tanjung Balai, menurut KPU Kota Tanjung Balai tidak ada satupun partai yang terdiskualifikasi, setelah semua persyaratan yang di tujukan kepada seluruh parpol sudah dinyatakan lengkap oleh KPU Kota Tanjung Balai.





Masa kampanye terbuka resmi berakhir

5 04 2009

pohon-iklan-1MEDAN – Setelah selama kurang lebih 3 minggu diadakan, hari ini, masa kampanye terbuka bagi seluruh partai politik peserta Pemilu 2009 resmi berakhir. Mulai tanggal 6 hingga 8 April mendatang, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kampanye politik resmi dilarang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara, Irham Buana Nasution, sendiri menilai pelaksanaan kampanye terbuka di Sumatera Utara pada pemilu kali ini berjalan kondusif. Walau begitu, pihak KPU Sumut sendiri tetap mencatat adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa partai politik selama masa kampanye.

“Walau berjalan kondusif, KPU tetap mencatat adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan partai politik selama masa kampanye terbuka. Pelanggaran-pelanggaran tersebut khususnya merupakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana,” ujar Irham malam ini.

Baca entri selengkapnya »





Soal DPT, KPU Serang Balik PDIP

25 03 2009

93338Dua pekan menjelang pemilu legislatif, kontroversi soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih belum tuntas. Semua pihak saling tuding. Bahkan, KPU sebagai penyelenggara pemilu justru melempar masalah ke PDIP. Lho, apa jadinya?

Masalah DPT menjadi cukup sensitif di tengah persaingan antara partai politik. Dua kutub besar yang saling berhadap-hadapan. Satu pihak berharap untuk segera menelusuri DPT fiktif. Namun di pihak lain, berharap KPU segera menyelesaikan persoalan itu secara proprosional. Ekstremnya lagi, jika DPT masih belum jelas, usulan penundaan pemilu pun meluncur.

Merespon ragam suara di partai politik, KPU berencana melakukan pertemuan dengan PDIP untuk cek silang soal kesimpangsiruan DPT. Kenapa PDIP? Karena PDIP adalah pihak yang pertama kali mensinyalir manipulasi DPT. “Kemarin saya sudah menghubungi Pramono Anung (sekjen PDIP). Tetapi belum mengkonfirmasi kembali. Tujuan kami mengundang petinggi PDIP untuk mencocokkan DPT yang kami punya dengan DPT yang menurut mereka benar,” kata anggota KPU I Gusti Putu Artha, Selasa (24/3) di Jakarta.

Baca entri selengkapnya »





Inilah Kriteria Presiden Ideal Versi Lemhanas

25 03 2009

121310pDari sekian banyak calon presiden dan calon anggota legislatif dalam Pemilu 2009 ini, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi tidak memungkiri bahwa ada dari mereka yang tidak layak untuk dipilih. Ia menyebutnya sebagai badut-badut.

Hal itu dikemukakan Muladi dalam konferensi pers “Prediksi Kerawanan Sosial Menjelang, Selama, dan Pascapemilu 2009” di Ruang Nusantara, Gedung Lemhanas, Selasa (24/3) siang tadi.

Pada kesempatan itu, Muladi menyebut empat kriteria capres ideal menurut Lemhanas:

Baca entri selengkapnya »





Mega: BLT Kan Bisa buat Bangun Jalan

24 03 2009

acmegawatiKritikan selalu dilayangkan atas proses pembagian program bantuan langsung tunai (BLT). Salah satunya dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Lalu, apa solusi yang menurutnya lebih baik untuk menggantikan program yang memberikan bantuan tiga bulanan bagi rakyat miskin itu?”BLT bukan prioritas utama. Banyak hal yang bisa dilakukan, coba BLT diberi ke kelompok masyarakat, ditanya keperluannya apa. Misalnya pembetulan jalan desa, MCK, sehingga sasarannya tepat guna. Uang Rp 23 triliun itu kalau ditebar begitu saja, hanya dirasakan tiga bulan. Kalau buat bangun jalan, pengangguran juga ada kerjanya. Hasilnya lebih konkret,” papar Mega, Kompas.com, Selasa (24/3).

Ia pun mengkritik waktu pembagian BLT yang dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu. “Seingat saya, BLT sekarang, yang Rp 23 tirliun baru akan dikeluarkan Januari. Mengapa justru pada hari-hari menjelang kampanye?” lontarnya.