Nasib Lembaga Hukum Indonesia

12 12 2010

Ada tiga institusi yang saat ini tengah mencari figur yang tepat untuk menempati posisi puncak organisasinya. Ketiga institusi ini, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki peran potensial yang sangat penting bagi kelangsungan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Institusi-institusi inilah yang dilimpahi wewenang oleh negara untuk menegakkan hukum.

Dibandingkan dengan KPK yang menganut prinsip kepemimpinan kolektif, dua institusi lainnya mempunyai garis komando yang jelas. Keputusan akhir mengenai suatu persoalan berada di tangan Kapolri dan Jaksa Agung selaku pemegang jabatan tertinggi di kedua institusi itu. Kewenangan yang dimiliki dan tanggung jawab yang diemban kedua jabatan itu amat besar karena menyangkut “nasib” bangsa ini. Bagaimana keduanya mengelola institusi itu, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh bangsa.

Karakter institusi kepolisian dan kejaksaan, karena itu, sangat diwarnai oleh karakter orang yang duduk di kursi tertinggi. Sebagai lokomotif, Kapolri dan Jaksa Agung diharapkan mampu membawa institusinya ke “jalan yang benar”. Bila Kapolri dan Jaksa Agung belok ke kanan, institusi pun belok ke kanan, dan bila institusi cenderung belok ke kiri, kedua petinggi itu semestinya sanggup mengarahkannya agar tetap belok ke kanan. Namun, sejauh ini, di antara harapan dan kenyataan masih menganga jurang yang sangat lebar, bahkan curam.

Layaknya eksekutif puncak atau CEO suatu perusahaan, Kapolri dan Jaksa Agung adalah orang yang paling bertanggung jawab atas pengembangan nilai-nilai di dalam organisasinya. Nilai-nilai inilah yang memberi warna pada organisasi, menjadi budaya yang mengalir dalam diri aparatnya, dan tecermin dalam sepak-terjang mereka. Nilai-nilai organisasi menjadi fondasi bagi pengelolaan sumberdaya manusianya, yang merupakan asset terpenting dibandingkan apapun lainnya seperti gedung, persenjataan, alat transportasi, sarana telekomunikasi dan asset fisik lain yang dimiliki kedua institusi itu.

Pertanyaannya: nilai-nilai apa yang dikembangkan organisasi kepolisian dan kejaksaan? Budaya apa yang dibangun sebagai pembingkai bagi gerak-langkah institusi? Kapolri dan Jaksa Agung, sebagai chief executive, semestinya-lagi-lagi semestinya-bertindak sebagai inspirator organisasi. Keduanya bukan hanya seseorang dengan jabatan paling tinggi dalam jenjang organisasi yang dibuat oleh manusia dan kemudian menjalankan roda organisasi seolah-olah sistem sudah berjalan dengan benar.

Kedua pimpinan puncak itu seyogyanya sosok yang mengilhami, seorang inspiring leader, yakni pemimpin yang bersih, jujur, dan adil, pengambil keputusan yang tegas dan berani, serta administrator yang rapi dan disiplin. Visi yang jelas mengenai masa depan institusi kepolisian dan kejaksaan diperlukan bila kedua pemimpin puncak ini ingin berhasil dalam memimpin perubahan. Mau dibawa kemana institusi ini?

Perubahan adalah isu terpenting yang harus menjadi agenda utama pemimpin baru kedua institusi. Pemimpin yang bersikap pro status-quo sama saja dengan mengabaikan tuntutan perubahan yang diajukan stakeholder institusi ini, yakni bangsa ini. Jabatan Kapolri dan Jaksa Agung mestinya tidak dilihat sebagai puncak karier, melainkan amanah yang amat sangat berat: memulihkan kepercayaan masyarakat dan mewujudkan rasa keadilan. Inilah yang mungkin kerap dilupakan oleh sedikit orang dengan empat bintang tersemat di pundaknya dan sebutan “agung” pada jabatan kejaksaannya.

Sumber : @TempoInteraktif

Iklan

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: