Soal DPT, KPU Serang Balik PDIP

25 03 2009

93338Dua pekan menjelang pemilu legislatif, kontroversi soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih belum tuntas. Semua pihak saling tuding. Bahkan, KPU sebagai penyelenggara pemilu justru melempar masalah ke PDIP. Lho, apa jadinya?

Masalah DPT menjadi cukup sensitif di tengah persaingan antara partai politik. Dua kutub besar yang saling berhadap-hadapan. Satu pihak berharap untuk segera menelusuri DPT fiktif. Namun di pihak lain, berharap KPU segera menyelesaikan persoalan itu secara proprosional. Ekstremnya lagi, jika DPT masih belum jelas, usulan penundaan pemilu pun meluncur.

Merespon ragam suara di partai politik, KPU berencana melakukan pertemuan dengan PDIP untuk cek silang soal kesimpangsiruan DPT. Kenapa PDIP? Karena PDIP adalah pihak yang pertama kali mensinyalir manipulasi DPT. “Kemarin saya sudah menghubungi Pramono Anung (sekjen PDIP). Tetapi belum mengkonfirmasi kembali. Tujuan kami mengundang petinggi PDIP untuk mencocokkan DPT yang kami punya dengan DPT yang menurut mereka benar,” kata anggota KPU I Gusti Putu Artha, Selasa (24/3) di Jakarta.

Putu Artha menjelaskan, DPT yang dimiliki PDIP adalah DPT data sebelum Perppu. Sedangkan DPT yang dimiliki KPU adalah DPT yang sudah dilengkapi Perppu. “Setelah kami mencocokkan DPT yang diserahkan PDIP dengan DPT yang digunakan KPU, ternyata data yang dipegang PDIP bukan data sah yang kita pakai,” terangnya.

DPT pasca Perppu No 1/2009 yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 164/2009 tertanggal 7 Maret 2009 total DPT sebesar 171.265.442. Sebelumnya, dalam Surat Keputusan Nomor 02/2009, KPU memutuskan total DPT sebanyak 171.068.667 (termasuk 33 provinsi dan pemilih luar negeri).

Menanggapi pernyataan KPU, Wakil Sekjen DPP PDIP Hasto Kritiyanto mengamini, DPT yang disampaikan PDIP adalah DPT sebelum munculnya perppu. Meski demikian, Hasto menyebutkan sumber DPT yang diperoleh PDIP adalah dari KPU kabupaten. “DPT yang kami terima dari KPU kabupaten lengkap dengan hard copy-nya,” tegasnya kepada INILAH.COM.

Hasto menegaskan, persoalan penggelembungan DPT dengan tujuh modus sama sekali tidak ada kaitannya dengan Perppu doal DPT. Menurut dia, Perppu hanya mengatur pemilih yang sudah masuk dalam daftar. “Pernyataan KPU sama sekali tidak menjawab masalah pokok penggelembungan DPT. DPT yang kami sampaikan valid karena dari KPU, ” tegasnya. Hasto menambahkan, KPU jangan membuat opini bahwa Perppu tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah penggelembungan DPT.

Terkait dengan undangan KPU untuk cek silang soal dugaan penggelembungan DPT, PDIP siap datang dalam forum tersebut. Meski, Hasto menyebutkan, KPU juga harus membawa DPT sebelum dan sesudah keluar perppu. “PDIP siap melakukan cross check dengan KPU. Namun KPU juga harus membawa DPT sebelum Perppu dan DPT sesudah Perppu,” ujarnya.

Sementara Tim Hukum & Advokat Bappilu PDIP Jawa Timur menilai penggelembungan DPT adalah direkayasa oleh pihak yang mengerti statistik dan teknologi informasi.

“Penggelembungan DPT ini sepertinya terjadi by design atau sudah direncanakan, karena ada Tempat Pemungutan Suara yang bahkan tidak terdaftar dalam rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum,” kata Sudiatmiko Ariwobowo, Tim Hukum & Advokat Bappilu PDIP Jawa Timur.

Kisruh DPT Pemilu 2009 seperti menjadi pelengkap kekisruhan Pemilu kepala daerah Provinsi Jawa Timur, Januari lalu. Karena dalam DPT Pemilu 2009 ditemukan pula di Depok, Jawa Barat, anggota TNI/Polri terdaftar di DPT. Nah, siapa biangnya?


Sumber : Inilah.com


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: