Ancam Mahfud: Yusril Minta Maaf, Urusan Selesai

24 11 2008

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sempat berang dengan tudingan ikut mengetahui korupsi Sisminbakum di Depkumham oleh mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra.

Namun, persoalan itu dianggap selesai setelah Yusril menelponnya.

“Kemarin sudah telepon untuk mengklarifikasi dengan saya, minta maaf, ternyata hanya opini wartawan saja, karena jelas yang ia katakan itu Pak mahfud tidak tahu dan tidak terlibat sama sekali,” kata Mahfud MD usai konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Minggu ( inilah 23/11).

Menurut Mahfud, memang surat keputusan tentang Sisminbakum itu ditandatangani oleh dirjen ketika dirinya menjadi menteri. Yusril pun sudah siap menunjukkan bukti transkripnya. Namun, wartawan menulis seakan Mahfud terlibat.

“Sebenarnya ada koran lain yang benar, yang menyebutkan saya tidak terlibat dan mengetahui. Ini hanya masalah interpretasi yang keliru saja terhadap pernyataan Pak Yusril,” paparnya.

Berarti masalah dengan pak Yusril sudah selesai Pak? “Yah, buat saya sudah selesai,” cetus Mahfud.

Sebelumnya, Yusril pada saat tiba di Kejagung untuk diperiksa mengatakan bahwa Kasus Sisminbakum mencuat bukan pada saat dirinya menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan (Menkumdang). Melainkan pada saat Menteri Kehakiman dan HAM yang dijabat Marsillam Simanjuntak.

“Setelah saya cek, itu bukan pada saat saya menjadi menteri. Tetapi saat itu menterinya adalah Marsillam Simanjuntak,” ujar Yusril setibanya di Gedung Kejagung, Jakarta, Kamis 20 November, pukul 14.13 WIB.

Namun, di sela-sela pemeriksaan, Ketua Majelis Syuro PBB meralat. “Jadi saya minta maaf kepada Pak Marsillam. Karena saya keliru menyebutkan nama menteri kehakiman pada akhir bulan Juli 2001 Pak Mahfud,” papar Yusril.

Namun lagi-lagi di gedung DPR, Yusril meralat dirinya tidak bermaksud menuduh keterlibatan Mahfud ketika menyebut nama Ketua MK ini.

Sisminbakum adalah biaya akses dikenakan untuk pelayanan jasa pemerintah berupa pemesanan nama perusahaan, pendirian, dan perubahan badan hukum dan sebagainya.

Tetapi biaya akses itu tidak masuk ke rekening kas negara, melainkan masuk ke rekening PT Sarana Rekatama Dinamika, dan dana tersebut dimanfaatkan oleh sejumlah pejabat Depkum HAM.

Kasus yang diduga merugikan negara Rp 400 miliar itu bermula sejak 2001 ketika Sisminbakum di Ditjen AHU Depkum HAM diberlakukan dan dapat diakses melalui http://www.sisminbakum.com. Dalam situs itu ditetapkan biaya akses dan biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

inilah.com



Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: