ICW Sarankan PKS Beberkan Pemberi Dana Gratifikasi

13 04 2008

Lembaga swadaya masyarakat pemantau korupsi ICW (Indonesia Corruption Watch) menyarankan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS DPR membeberkan nama-nama pemberi dana gratifikasi.

“Kami mendorong Fraksi PKS jangan hanya memberi laporan dan menyerahkan dana gratifiksi ke KPK tetapi juga membeberkan siapa saja yang memberi gratifikasi itu,” kata anggota Badan Pekerja ICW Emerson Juntho di Jakarta, Sabtu( Republika, 12 april 2008).

Informasi tentang para pemberi gratifikasi itu, katanya, diperlukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri apakah pemberian itu terkait penyusunan Undang-Undang, soal pengambilan kebijakan, dan lain-lain. Namun meski Fraksi PKS tidak menyebut nama-nama pemberi gratifikasi, menurut Emerson, KPK sebaiknya pro aktif menelusuri dana gratifikasi di DPR yang mengarah pada dugaan penyuapan itu.

Sebelumnya Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudz Siddiq mengungkapkan bahwa fraksinya telah mengembalikan atau menyerahkan dana gratifikasi senilai Rp2 miliar ke KPK. Dana sebesar itu merupakan gratifikasi yang diterima anggota Fraksi PKS DPR sejak Desember 2005 hingga Januari 2008.
Dana yang dikembalikan itu termasuk 38 ribu dolar AS dan 33 ribu dolar Singapura, yang berasal dari mitra kerja anggota Fraksi PKS yang ada di berbagai komisi.

Emerson Juntho menilai apa yang dilakukan Fraksi PKS merupakan hal positif dan bisa menjadi contoh bagi fraksi lain agar melakukan hal serupa. Ia mengatakan apa yang diungkapkan FPKS itu semakin memperkuat asumsi bahwa praktik gratifikasi atau suap-menyuap di DPR sudah biasa terjadi.

“Al Amin Nur Nasution (anggota Fraksi PPP yang tertangkap tangan KPK karena diduga menerima suap) itu mungkin sial saja karena masih banyak kasus lainnya,” katanya. Karena itu, Emerson minta KPK secara khusus mengimbau seluruh anggota DPR agar tidak boleh menerima pemberian apapun di luar gajinya sebagai anggota Dewan.

Gratifikasi sebagaimana ketentuan pasal 12 butir “B” Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti yang luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan , fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Sekian


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: