Mengapa Harus Kartini?

20 04 2013

533960_10151348431666791_1644713353_nMengapa Harus Kartini?

Mengapa setiap 21 April, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini? Apakah tidak ada wanita Indonesia lain yang lebih layak ditokohkan dan diteladani dibandingkan Kartini?

Pada dekade 1980-an, guru besar Universitas Indonesia, Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar pernah menggugat masalah ini. Ia mengkritik pengkultusan R.A. Kartini sebagai pahlawan nasional Indonesia. Tahun 1988, masalah ini kembali menghangat, menjelang peringatan hari Kartini 21 April 1988. Ketika itu akan diterbitkan buku Surat-Surat Kartini oleh F.G.P. Jacquet melalui penerbitan Koninklijk Institut voor Tall-Landen Volkenkunde (KITLV).

Tulisan ini bukan untuk menggugat pribadi Kartini. Banyak nilai positif yang bisa kita ambil dari kehidupan seorang Kartini. Tapi, kita bicara tentang Indonesia, sebuah negara yang majemuk. Maka, sangatlah penting untuk mengajak kita berpikir tentang sejarah Indonesia. Sejarah sangatlah penting. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, kata Bung Karno. Al-Quran banyak mengungkapkan betapa pentingnya sejarah, demi menatap dan menata masa depan.

Banyak pertanyaan yang bisa diajukan untuk sejarah Indonesia. Mengapa harus Boedi Oetomo, Mengapa bukan Sarekat Islam? Bukankah Sarekat Islam adalah organisasi nasional pertama? Mengapa harus Ki Hajar Dewantoro, Mengapa bukan KH Ahmad Dahlan, untuk menyebut tokoh pendidikan? Mengapa harus dilestarikan ungkapan ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani sebagai jargon pendidikan nasional Indonesia? Bukankah katanya, kita berbahasa satu: Bahasa Indonesia? Tanyalah kepada semua guru dari Sabang sampai Merauke. Berapa orang yang paham makna slogan pendidikan nasional itu? Mengapa tidak diganti, misalnya, dengan ungkapan Iman, Ilmu, dan amal, sehingga semua orang Indonesia paham maknanya.

Kini, kita juga bisa bertanya, Mengapa harus Kartini? Ada baiknya, kita lihat sekilas asal-muasalnya. Kepopuleran Kartini tidak terlepas dari buku yang memuat surat-surat Kartini kepada sahabat-sahabat Eropanya, Door Duisternis tot Licht, yang oleh Armijn Pane diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini diterbitkan semasa era Politik Etis oleh Menteri Pengajaran, Ibadah, dan Kerajinan Hindia Belanda Mr. J.H. Abendanon tahun 1911. Buku ini dianggap sebagai grand idea yang layak menempatkan Kartini sebagai orang yang sangat berpikiran maju pada zamannya. Kata mereka, saat itu, tidak ada wanita yang berpikiran sekritis dan semaju itu.
Baca entri selengkapnya »





Bandar Judi Dibalik Kekalahan TIMNAS ??

29 12 2010

Mungkin sampai saat ini, masyarakat Indonesia masih menyimpan kekecewaan besar setelah Timsas Garuda ditekuk Malaysia 3-0, Minggu (26/12) .

Terlebih, ada yang berbeda dalam pertandingan kemarin. Permainan Timnas tak berkembang saat bertandang ke stadion Bukit Jalil, Malaysia. Ini tentu berbeda saat Firman Utina dkk merebut kemenangan beruntun sejak babak penyisihan grup hingga semifinal melawan Filipina.

Pelatih Alfred Riedl menuding faktor nonteknis ikut mempengaruhi kekalahan timnas. Ada lampu Laser yang menyorot mata kiper Markus Haris Maulana, ditambah gol perdana striker Moh. Safee yang meruntuhkan mental juang tim Merah Putih. Ada juga kegiatan dan undangan yang dianggap tidak ada hubungan dengan pertandingan digelar PSSI, sehingga mengganggu konsentrasi pemain.

Baca entri selengkapnya »





Memilih!

12 12 2010





Ketika ‘Secret code’ terbocorkan

12 12 2010

Militer menuding itu adalah tindakan kejahatan. Ketika Bradley Manning, pemuda yang baru menjadi tamtama, mengunduh puluhan ribu kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat ke dalam CD, ia dituding melakukan tindakan kriminal. Kegiatan iseng untuk membunuh waktu kosong di posko Angkatan Darat Amerika Serikat di Irak pada November 2009-April 2010 itu digolongkan tindakan kriminal berat. Bradley, tentara polos itu, dianggap melanggar peraturan 18 US Code Section 1030. Dia dituding membobol komputer secara tak sah.

Sepele? Kelihatannya begitu. Tapi itu tak seberapa dibandingkan dengan tindakan Julian Assange, warga Australia, yang mendirikan WikiLeaks. Lembaga itu mungkin dalam terminologi anak gaul Jakarta disebut “superbocor”, bukan “bocor alus”. Ya, sejak 28 November 2010, Assange telah membuka lebih dari 250 ribu pembicaraan diplomatik antara kantor Kedutaan Besar Amerika dan Departemen Luar Negeri Amerika–11 ribu di antaranya berkode rahasia.

Semua dibeberkan dengan terang benderang. Mulai makian Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, pembatalan pesanan ruangan di Hotel JW Marriott Jakarta oleh Kedutaan AS sehari sebelum terjadi ledakan bom di hotel tersebut, sampai fenomena serial TV Desperate Housewives di Arab Saudi, yang dianggap ampuh untuk meredam keinginan jihad di negara itu, ada di sana.

Baca entri selengkapnya »





Nasib Lembaga Hukum Indonesia

12 12 2010

Ada tiga institusi yang saat ini tengah mencari figur yang tepat untuk menempati posisi puncak organisasinya. Ketiga institusi ini, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki peran potensial yang sangat penting bagi kelangsungan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Institusi-institusi inilah yang dilimpahi wewenang oleh negara untuk menegakkan hukum.

Dibandingkan dengan KPK yang menganut prinsip kepemimpinan kolektif, dua institusi lainnya mempunyai garis komando yang jelas. Keputusan akhir mengenai suatu persoalan berada di tangan Kapolri dan Jaksa Agung selaku pemegang jabatan tertinggi di kedua institusi itu. Kewenangan yang dimiliki dan tanggung jawab yang diemban kedua jabatan itu amat besar karena menyangkut “nasib” bangsa ini. Bagaimana keduanya mengelola institusi itu, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh bangsa.

Karakter institusi kepolisian dan kejaksaan, karena itu, sangat diwarnai oleh karakter orang yang duduk di kursi tertinggi. Sebagai lokomotif, Kapolri dan Jaksa Agung diharapkan mampu membawa institusinya ke “jalan yang benar”. Bila Kapolri dan Jaksa Agung belok ke kanan, institusi pun belok ke kanan, dan bila institusi cenderung belok ke kiri, kedua petinggi itu semestinya sanggup mengarahkannya agar tetap belok ke kanan. Namun, sejauh ini, di antara harapan dan kenyataan masih menganga jurang yang sangat lebar, bahkan curam.

Baca entri selengkapnya »





Chandra M. Hamzah Menerima Integrity Award dari World Bank

12 12 2010

Chandra M. Hamzah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Penindakan,  yang dinilai memiliki integritas dalam gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia, menerima Integrity Award dari World Bank atau Bank Dunia pada 9 Desember 2010.

“Penghargaan ini merupakan penghargaan kepada semua elemen gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia,” katanya. Penghargaan diserahkan oleh Vice President World Bank, Obiageli Ezejwessili. Chandra berada di Washington untuk menerima penghargaan tersebut.

Di samping menerima penghargaan tersebut, kedatangan Chandra juga untuk menghadiri International Corruption Hunters Alliance. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk menghasilkan kesepakatan bersama dan solusi untuk memecahkan hambatan-hambatan yang timbul dalam penanganan korupsi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 250 peserta yang terdiri dari lembaga anti korupsi, jaksa senior, hakim, penyidik senior serta wakil dari lembaga internasional yang kompeten dalam kegiatan anti korupsi.

Beberapa isu utama yang dibahas antara lain, peningkatan kerja sama investigasi. Di dalamnya dibahas bagaimana memproses kasus penyuapan transasional ke tahap penuntutan, serta perluasan pengefektifan pertukaran informasi antar negara serta isu pengembalian aset hasil korupsi transnasional.

Sumber: detikNews





Penyadapan Melanggar Privasi

23 05 2010

Sidang uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (9/3/10) dengan agenda perbaikan permohonan. Sidang dihadiri oleh para Pemohon, Anggara, Supriyadi Widodo Eddyono, dan Wahyudi.

Di hadapan Panel Hakim, para Pemohon melakukan perbaikan-perbaikan permohonan sebagaimana arahan dan nasehat Panel Hakim pada sidang pemeriksaan pendahuluan (9/2/10).

Pemohon mempertegas kerugian konstitusional yang diderita Pemohon oleh berlakunya Pasal 31 ayat (4) UU ITE yang mengatur tata cara intersepsi (penyadapan) melalui Peraturan Pemerintah. Pemohon menegaskan batu uji yang digunakan adalah Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan bukan pada Pasal 28F. “Karena ini adalah hubungan komunikasi yang bersifat pribadi, bukan untuk menyampaikan gagasan atau informasi kepada masyarakat secara meluas,” kata Anggara memberikan alasan.

Di Indonesia, belum banyak teori yang mengemukakan hak atas privasi. Pemohon melakukan elaborasi hak atas privasi dalam lingkup rumah atau tempat tinggal Pemohon yang tidak bisa dimasuki tanpa izin atau dimasuki secara sewenang-wenang tanpa perintah atau melalui otorisasi kekuasaan kehakiman.

Termasuk dalam hak privasi adalah hak berkorespondensi yang sifatnya pribadi antara Pemohon dengan pihak lain. Dalam hal ini diperluas pada pola hubungan komunikasi antara Pemohon dengan pihak lain yang bersifat pribadi dan berlangsung secara dua arah.

Baca entri selengkapnya »