Bandar Judi Dibalik Kekalahan TIMNAS ??

Mungkin sampai saat ini, masyarakat Indonesia masih menyimpan kekecewaan besar setelah Timsas Garuda ditekuk Malaysia 3-0, Minggu (26/12) .

Terlebih, ada yang berbeda dalam pertandingan kemarin. Permainan Timnas tak berkembang saat bertandang ke stadion Bukit Jalil, Malaysia. Ini tentu berbeda saat Firman Utina dkk merebut kemenangan beruntun sejak babak penyisihan grup hingga semifinal melawan Filipina.

Pelatih Alfred Riedl menuding faktor nonteknis ikut mempengaruhi kekalahan timnas. Ada lampu Laser yang menyorot mata kiper Markus Haris Maulana, ditambah gol perdana striker Moh. Safee yang meruntuhkan mental juang tim Merah Putih. Ada juga kegiatan dan undangan yang dianggap tidak ada hubungan dengan pertandingan digelar PSSI, sehingga mengganggu konsentrasi pemain.

Memilih!

Ketika ‘Secret code’ terbocorkan

Militer menuding itu adalah tindakan kejahatan. Ketika Bradley Manning, pemuda yang baru menjadi tamtama, mengunduh puluhan ribu kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat ke dalam CD, ia dituding melakukan tindakan kriminal. Kegiatan iseng untuk membunuh waktu kosong di posko Angkatan Darat Amerika Serikat di Irak pada November 2009-April 2010 itu digolongkan tindakan kriminal berat. Bradley, tentara polos itu, dianggap melanggar peraturan 18 US Code Section 1030. Dia dituding membobol komputer secara tak sah.

Sepele? Kelihatannya begitu. Tapi itu tak seberapa dibandingkan dengan tindakan Julian Assange, warga Australia, yang mendirikan WikiLeaks. Lembaga itu mungkin dalam terminologi anak gaul Jakarta disebut “superbocor”, bukan “bocor alus”. Ya, sejak 28 November 2010, Assange telah membuka lebih dari 250 ribu pembicaraan diplomatik antara kantor Kedutaan Besar Amerika dan Departemen Luar Negeri Amerika–11 ribu di antaranya berkode rahasia.

Semua dibeberkan dengan terang benderang. Mulai makian Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, pembatalan pesanan ruangan di Hotel JW Marriott Jakarta oleh Kedutaan AS sehari sebelum terjadi ledakan bom di hotel tersebut, sampai fenomena serial TV Desperate Housewives di Arab Saudi, yang dianggap ampuh untuk meredam keinginan jihad di negara itu, ada di sana.

Nasib Lembaga Hukum Indonesia

Ada tiga institusi yang saat ini tengah mencari figur yang tepat untuk menempati posisi puncak organisasinya. Ketiga institusi ini, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki peran potensial yang sangat penting bagi kelangsungan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Institusi-institusi inilah yang dilimpahi wewenang oleh negara untuk menegakkan hukum.

Dibandingkan dengan KPK yang menganut prinsip kepemimpinan kolektif, dua institusi lainnya mempunyai garis komando yang jelas. Keputusan akhir mengenai suatu persoalan berada di tangan Kapolri dan Jaksa Agung selaku pemegang jabatan tertinggi di kedua institusi itu. Kewenangan yang dimiliki dan tanggung jawab yang diemban kedua jabatan itu amat besar karena menyangkut “nasib” bangsa ini. Bagaimana keduanya mengelola institusi itu, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh bangsa.

Karakter institusi kepolisian dan kejaksaan, karena itu, sangat diwarnai oleh karakter orang yang duduk di kursi tertinggi. Sebagai lokomotif, Kapolri dan Jaksa Agung diharapkan mampu membawa institusinya ke “jalan yang benar”. Bila Kapolri dan Jaksa Agung belok ke kanan, institusi pun belok ke kanan, dan bila institusi cenderung belok ke kiri, kedua petinggi itu semestinya sanggup mengarahkannya agar tetap belok ke kanan. Namun, sejauh ini, di antara harapan dan kenyataan masih menganga jurang yang sangat lebar, bahkan curam.

Chandra M. Hamzah Menerima Integrity Award dari World Bank

Chandra M. Hamzah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Penindakan,  yang dinilai memiliki integritas dalam gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia, menerima Integrity Award dari World Bank atau Bank Dunia pada 9 Desember 2010.

“Penghargaan ini merupakan penghargaan kepada semua elemen gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia,” katanya. Penghargaan diserahkan oleh Vice President World Bank, Obiageli Ezejwessili. Chandra berada di Washington untuk menerima penghargaan tersebut.

Di samping menerima penghargaan tersebut, kedatangan Chandra juga untuk menghadiri International Corruption Hunters Alliance. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk menghasilkan kesepakatan bersama dan solusi untuk memecahkan hambatan-hambatan yang timbul dalam penanganan korupsi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 250 peserta yang terdiri dari lembaga anti korupsi, jaksa senior, hakim, penyidik senior serta wakil dari lembaga internasional yang kompeten dalam kegiatan anti korupsi.

Beberapa isu utama yang dibahas antara lain, peningkatan kerja sama investigasi. Di dalamnya dibahas bagaimana memproses kasus penyuapan transasional ke tahap penuntutan, serta perluasan pengefektifan pertukaran informasi antar negara serta isu pengembalian aset hasil korupsi transnasional.

Sumber: detikNews

Penyadapan Melanggar Privasi

Sidang uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (9/3/10) dengan agenda perbaikan permohonan. Sidang dihadiri oleh para Pemohon, Anggara, Supriyadi Widodo Eddyono, dan Wahyudi.

Di hadapan Panel Hakim, para Pemohon melakukan perbaikan-perbaikan permohonan sebagaimana arahan dan nasehat Panel Hakim pada sidang pemeriksaan pendahuluan (9/2/10).

Pemohon mempertegas kerugian konstitusional yang diderita Pemohon oleh berlakunya Pasal 31 ayat (4) UU ITE yang mengatur tata cara intersepsi (penyadapan) melalui Peraturan Pemerintah. Pemohon menegaskan batu uji yang digunakan adalah Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan bukan pada Pasal 28F. “Karena ini adalah hubungan komunikasi yang bersifat pribadi, bukan untuk menyampaikan gagasan atau informasi kepada masyarakat secara meluas,” kata Anggara memberikan alasan.

Di Indonesia, belum banyak teori yang mengemukakan hak atas privasi. Pemohon melakukan elaborasi hak atas privasi dalam lingkup rumah atau tempat tinggal Pemohon yang tidak bisa dimasuki tanpa izin atau dimasuki secara sewenang-wenang tanpa perintah atau melalui otorisasi kekuasaan kehakiman.

Termasuk dalam hak privasi adalah hak berkorespondensi yang sifatnya pribadi antara Pemohon dengan pihak lain. Dalam hal ini diperluas pada pola hubungan komunikasi antara Pemohon dengan pihak lain yang bersifat pribadi dan berlangsung secara dua arah.

Gusdur Berpulang !!

Jakarta Pukul 19.00,  Rabu (30/12), mantan Presiden Abdurrahman Wahid meninggal dunia.  Kabar ini disampaikan Gus Sholah, adik Gus Dur lewat salah satu tv nasional.

Gus Sholah sendiri masih berada di Jombang. Dia mendapatkan kabar itu dari Sulaiman, salah satu kerabat dekat yang sedang menunggui Gus Dur.

Terakhir, Gus Dur dirawat di RSCM minggu lalu. Waktu itu, menurut keterangan istri Gus Dur, Ny Sinta Nuriyah, Gus Dur dirawat karena sakit gigi.

Download buku ‘Membongkar Gurita Cikeas’

Membongkar Gurita Cikeas

Buku ini ditulis oleh George Junus Aditjondro. Judul lengkapnya: Membongkar Gurita Cikeas, di Balik Kasus Bank Century. Dilaunching hari Rabu (23/12) di Yogya. Hari Sabtu (26/12), buku yang diedarkan melalui jaringan Toko Buku Gramedia ini ditarik dari peredaran.

“Apakah penyertaan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu ada yang bocor atau tidak sesuai dengan peruntukannya? Bahkan berkembang pula desas-desus,rumor, atau tegasnya fitnah, yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY; fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan….

Sejauh mana para pengelola Bank Century yang melakukan tindakan pidana diproses secara hukum, termasuk bagaimana akhirnya dana penyertaan modal sementara itu dapat kembali ke negara?”

Silahkan anda baca selanjutnya di buku ‘Membongkar Gurita Cikeas’ yang dapat diunduh pada link berikut ini :

KLIK DISINI